Biografi Ir. Surachman: Menteri Keuangan Indonesia di Balik program Pinjaman Nasional 1946

Tahukah Anda siapa yang mengadakan pinjaman nasional? Mungkin Anda akan beranggapan apabila program tersebut hanya ilusi semata. Padahal, apabila Anda melihat ke arah belakang bahwa program tersebut benar-benar dibuat dan ditentukan, tujuannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi pada awal Indonesia merdeka. 

Agenda atau program tersebut diprakarsai oleh Ir. Surachman tahun 1946. Saat itu ibu pertiwi sedang dilanda permasalahan ekonomi, terutama kebutuhan keuangan. Hal itu dipengaruhi oleh Belanda yang melakukan proses blokade ekonomi, sehingga membuat ekonomi Indonesia mengalami kesulitan kala itu. Nah, bagaimana pinjaman nasional itu tercetus? Mari kita bahas. 

Asal Mula Diterbitkan Pinjaman Nasional 

Akibat dampak dari blokade yang dilakukan oleh pemerintah Belanda membuat ekonomi Indonesia terpuruk dan membuat perputaran terhenti. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi dalam negeri. Untuk mengatasi persoalan yang ada tersebut, melalui Ir. Surachman, Indonesia mengadakan program pinjaman nasional. 

Melalui program tersebut, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk bisa mendapatkan 1 miliar rupiah, namun dalam pelaksanaannya mampu mendapatkan pinjaman sebesar 400 juta rupiah. Pinjaman nasional itu terjadi tepatnya pada tahun 1946 yang mana pemerintahan Indonesia pindah, sebelumnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Alasan di balik pindahnya ibukota negara yang disebabkan kondisi yang tidak aman dan perjuangan masih berlanjut. 

Untuk menyelamatkan masa depan bangsa, pusat pemerintahan harus pindah dan sementara tidak menetap di Jakarta dan dipilih kota Yogyakarta tersebut. Ternyata, selain fokus pada keamanan, ternyata pemerintah Indonesia mengalami kesulitan, salah satunya tidak ada lagi uang tunai ketika proses perpindahan tersebut. 

Solusi yang dilakukan kala itu melakukan proses pencetakan uang secara mandiri, tetapi untuk melakukannya membutuhkan waktu dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Apalagi saat itu, kondisi ekonomi mengalami defisit untuk bayar pegawai dan beberapa delegasi ke luar negeri, sehingga semuanya terasa tidak mungkin. 

Nah, melihat permasalahan yang terjadi tersebut, salah satu mantan penasehat bernama Prawoto Soemodilogo mengusulkan untuk mengajukan pinjaman ke masyarakat. Mendengar gagasan tersebut, Menteri Keuangan kala itu Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo membahas dan melakukan koordinasi bersama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). 

Melalui beberapa gagasan yang terjadi tersebut, BP-KNIP menyetujui dan menggunakan pinjaman dalam negeri atau orang Indonesia, bukan dana dari luar negeri. Sehingga dikenal sampai sekarang sebagai pinjaman nasional. 

Tahapan Proses Pinjaman Nasional

Setelah Anda bertanya-tanya mengenai siapa yang mengadakan pinjaman nasional dan sudah terjawab. Lantas, bagaimana tahapan untuk menyukseskan program tersebut? Berikut ini beberapa agenda yang dibuat, simak selengkapnya. 

1. Menerbitkan Undang-Undang

Untuk mendapatkan dukungan dan pertimbangan dari masyarakat, kala itu Pemerintah Indonesia langsung menerbitkan UU No. 04 Tahun 1946 yang ditujukan untuk program pinjaman nasional. Melalui dari aturan tersebut, pemerintah diminta untuk memberikan pinjaman kepada negara, baik dalam bentuk rupiah dan obligasi (surat utang). 

Prosesnya ditujukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan untuk warga asing atau badan hukum dari luar negeri. Melalui aturan tersebut juga menjelaskan negara akan membayar utang dan bunganya selama 40 tahun setelah program dilaksanakan. 

2. Menarik Mata Uang Jepang 

Ketentuan diberlakukannya UU tersebut juga ditujukan untuk menarik mata uang Jepang yang telah beredar dan menjadi alat pembayaran dalam masyarakat. Banyaknya peredaran mata uang asing yaitu Jepang membuat tingkat inflasi sangat tinggi, sehingga memberikan banyak kerugian untuk Indonesia. 

Oleh karena itu, adanya UU No. 04 Tahun 1946 memberikan efek yang baik. Terutama untuk perekonomian Indonesia kedepannya. 

3. Hanya Membutuhkan Waktu 45 Hari 

Tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman dari masyarakat, hanya butuh waktu 45 hari saja dana sudah terkumpul sebanyak 80 persen dan total dari obligasi sudah mencapai 500 juta rupiah. Hal ini membuat ekonomi Indonesia perlahan merangkak dan membuat proses pemindahan ibukota jauh lebih lancar. 

Bahkan, tidak kurang dari setahun dana yang ditargetkan mencapai 1 miliar rupiah dapat terealisasi dan tercapai. 

Mengalami Kegagalan Pembayaran 

Dalam prosesnya program pinjaman nasional berhasil didapatkan dan membuat perekonomian Indonesia perlahan bangkit. Karena mendapatkan suntikan dana dari masyarakat, sehingga membuat beberapa kebutuhan perlahan bisa terpenuhi. Sehingga peranan masyarakat sangat besar kala itu untuk memperjuangkan kemerdekaan. 

Melalui Program tersebut juga negara berhasil membangun Poesat Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia yang diperuntukkan untuk proses kredit secara teratur. Namun, proses pengembalian hutang yang sudah tercantum dalam Undang-Undang mengalami kegagalan dan pelunasan hutang tidak bisa diwujudkan. 

Hal ini disebabkan oleh proses pembukuan yang buruk, baik dari sisi catatan, dokumentasi, dan arsip yang tidak jelas. Pada tahap ini, pemerintah gagal membayar hutang kepada kreditur dan program pinjaman nasional menghilang tanpa ada perhatian dari masyarakat. 

Nah, demikianlah penjelasan mengenai program pinjaman nasional. Semoga bisa memberikan Anda informasi dan sejarah terkait proses pinjaman. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *